//
you're reading...
Berita

Hasil Telaah Pergub DKI Jakarta No.6 Tahuun 2011 tentang PKBMN

HASIL TELAAHAN DARI ISI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 6 TAHUN 2011;

1.    Mengingat isi dari pergub ini juga menyangkut tenaga fungsional “Pamong Belajar”, maka seharusnya dalam “mengingat” yang mendasari pergub ini dicantumkan juga “Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya”.

2.    Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 10;  sebaiknya pengertian Pamong Belajar merujuk pada PermenPAN dan RB No.15 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1, dimana Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PNFI pada UPT/UPTD dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

Jadi sangat dimungkinkan jabatan fungsional Pamong Belajar ada di PKBM karena PKBM merupakan satuan PNFI.

3.    Pasal 4 ; perlu dikaji ulang, karena  pendidikan nonformal dikelompokan sebagaimana pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 26 ayat 3 bahwa Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan  kemampuan peserta didik. Jadi pendidikan kelompok belajar bukan suatu jenis PNFI, melainkan kelompok belajar termasuk salah satu satuan PNFI (Pasal 26 ayat 4 UU Sisdiknas thn 2003).

4.    Bagian keempat  Pasal 8, 9, 10; dalam hal ini Pamong Belajar tidaklah sama dengan instruktur, kecuali Tenaga fungsional di PKBMN memang terdiri dari Pamong Belajar dan instruktur (intsruktur merupakan pendidikan pada pendidikan  kursus yang mempunya kualifikasi dan kompetensi tersendiri).

5.    Pasal 9 ;  Sebaiknya tugas PB diperjelas dengan merujuk pada PermenPAN dan RB No.15 tahun 2010 Pasal 1 ayat 2, agar lebih menegaskan tugas pokok seorang Pamong Belajar.

6.    Pasal 10 dan 11 berbunyi sama.

7.    Pasal 13 ayat 1 ; perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan tugas pokok Pamong Belajar.

8.    Lampiran II; Syarat pendidikan bagi jabatan Pamong Belajar perlu disesuaikan dengan PP No.19 tahun 2005 dan PermenPAN dan RB No.15 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan Pamong Belajar .

About ipabijakarta

Organisasi Profesi Pamong Belajar Provinsi DKI Jakarta

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: